Lima Puluh Kota, Diskominfo -- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya petani gambir. Bupati Safni Sikumbang menyebutkan hampir 90% produksi gambir yang merupakan komoditas ekspor, dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, hingga saat ini Petani gambir belum menikmati hasil tanaman primadona tersebut. Untuk itu, Pemkab Lima Puluh Kota berkomitmen menggeber produksi gambir melalui kerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Hal itu disampaikan Bupati Safni Sikumbang saat berdiskusi dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharan Kemenkeu Sumatera Barat, Syukriah, sejumlah Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari penghasil gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu, (16/04/2025).
“Produk gambir adalah salah satu komoditas pertanian di Sumbar yang meski kita seriuskan dan kita tingkatkan industrinya. Kualitasnya harus selalu kita jaga. Apalagi 90 persen kebutuhan gambir dunia ada di Sumbar,” ujar Bupati Safni dilain sambutannya.
Bupati Safni mengatakan, melalui program besutan Kemenkeu dan LPEI itu, diharapkan adanya perubahan pola pertanian yang dimulai dari pra tanam hingga hilirisasi produk.
"Kendala terbesar yang kami rangkum dari sejumlah petani gambir terkait dengan hilirisasi produk. Mereka takut hasil gambirnya tidak diserap oleh pasar, hal ini juga dipicu oleh para tengkulak nakal yang seenaknya mengatur harga dan ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi para petani," terang Bupati Safni.
Bupati berharap, Program Desa Devisa dapat diwujudkan demi mendorong produktifitas ekspor dan peningkatan nilai tambah bagi petani gambir.
"Pertemuan ini jadi langkah awal dalam upaya kita mensejahterakan petani sekaligus akan memotivasi seluruh stakeholder untuk menciptakan sinergi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan nilai jual gambir Lima Puluh Kota secara global, sehingga mampu berkontribusi bagi pengembangan ekspor yang pada akhirnya dapat meningkatkan devisa negara," pungkas Bupati Safni.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumbar, Syukriah mengatakan, Lima Puluh Kota memiliki banyak potensi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar salah satunya adalah Komoditas Gambir.
"Kami mendorong Pemkab Lima Puluh Kota untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menciptakan Desa Devisa. Melalui program Desa Devisa ini petani gambir akan diarahkan untuk memperbesar aksesnya guna mencapai sosial ekonomi yang lebih baik," ulas Syukriah.
Syukriah menjelaskan LPEI juga akan melakukan pendampingan, modernisasi pertanian gambir, sertifikasi hingga marketnya akan dibantu.
“Kalau kita bisa mewujudkan desa devisa, PAD Kabupaten Lima Puluh Kota akan bertambah, dan itu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambah Syukriah.
Wali Nagari Mangilang, Kecamatan Pangkalan, Noviardi menyambut baik program ini. "Selama ini, harga komoditas gambir tidak stabil dan diatur seenakmya oleh tengkulak nakal walaupun komoditas itu dimiliki oleh petani kita. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga sehingga para petani tidak memiliki kepastian perekonomian. Besar harapan kami, Pemerintah Pusat hingga Kabupaten bisa hadir untuk memastikan hilirisasi produk guna menciptakan stabilitas harga, harap Noviardi.
Wali Nagari Mangilang itu berharap komitmen bersama akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. (MFS/Kominfo).
