DASAR HUKUM

A.
Undang-Undang Republik Indonesia
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
B.
Peraturan Pemerintah
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
C.
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
1.
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
D.
Peraturan Komisi Informasi
1.
Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2.
Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi publik
E.
Peraturan Bupati
1.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
F.
Surat Keputusan Bupati
1.
Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 500.12.12/102/BUP-LK/III/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio