Tinjau Latihan Paskibraka, Bupati Safni Pompa Semangat Anggota Jelang Upacara Hut Ke-81 Ri
Pemerintahan | 14 Aug 2026
24 Aug 2026
Penulis: Dinas Komunikasi dan Informatika
4 Kali
Berita ini dibaca
0 Kali
Berita ini dibagikan
Lima Puluh Kota — Setelah lebih dari dua tahun tidak memiliki wali nagari definitif, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, kini memiliki pemimpin nagari baru. Arji resmi dilantik sebagai Wali Nagari Talang Maur oleh Bupati Lima Puluh Kota Safni, Senin (24/8).
Pelantikan yang berlangsung di Kantor Wali Nagari Talang Maur tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Nagari Talang Maur Emi Zuriyati, jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta unsur masyarakat setempat.
Arji terpilih melalui musyawarah nagari untuk mengisi jabatan wali nagari yang kosong sejak 2022. Sebelumnya, jabatan wali nagari definitif ditinggalkan karena wali nagari lama mengundurkan diri setelah tersandung kasus asusila. Sejak saat itu, pemerintahan nagari dijalankan Penjabat (Pj) Wali Nagari Talang Maur Riki Frizal Saputra hingga dilantiknya wali nagari definitif.
Bupati Safni dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Arji. Ia berharap wali nagari yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan membangun pemerintahan nagari yang dekat dengan masyarakat.
Namun, Safni mengingatkan pembangunan nagari tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pelayanan pemerintahan. Menurutnya, perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman narkotika harus menjadi perhatian bersama.
Ia meminta seluruh unsur masyarakat, pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan pemuda bersama-sama membentengi generasi dari berbagai hal yang dapat merusak masa depan.
“Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan ini sebagai perhatian penting. Bukan tanpa alasan, sewaktu saya berkunjung ke lapas saat HUT RI kemarin, saya menemukan sekitar 90 persen tahanan berasal dari kasus narkotika. Miris sekali rasanya,” kata Safni.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pihak agar tidak menganggap persoalan narkotika sebagai masalah aparat penegak hukum semata. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga nagari.
Selain persoalan sosial, Safni juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari dalam mempercepat pembangunan. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah harus semakin cermat menentukan program berdasarkan skala prioritas.
“Sinergi dalam membangun sangat diperlukan. Di tengah efisiensi anggaran, masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan satu per satu berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Safni mendorong adanya pertemuan rutin antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pemerintah nagari, minimal sekali dalam dua bulan. Dengan demikian, berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat nagari dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan solusinya.
Safni bahkan meminta jajaran OPD tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah nagari, tetapi aktif turun langsung ke lapangan.
“Saya juga berpesan kepada OPD agar sering berkantor di kantor wali nagari. Jangan cuma lalu saja di depan kantornya. Tanyakan dan perhatikan apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Prima Maifirson turut menyampaikan harapan agar kepemimpinan Arji mampu membawa perubahan bagi Nagari Talang Maur. Ia menilai sinergi antara pemerintah nagari, pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Sebagai wakil rakyat, Prima menegaskan dirinya siap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah nagari dan masyarakat Talang Maur, terutama dalam memperjuangkan kebutuhan yang menjadi kepentingan masyarakat.
Dengan dilantiknya wali nagari definitif setelah lebih dari dua tahun, masyarakat Talang Maur kini diharapkan memiliki arah kepemimpinan yang lebih kuat untuk mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tingkat nagari. (*)
Pemerintahan | 14 Aug 2026
Pemerintahan | 14 Aug 2026
Pemerintahan | 13 Aug 2026
Pemerintahan | 20 Jul 2026
Pemerintahan | 20 Jul 2026