Jalan Luruih Sawah Bandang Nagari Koto Tuo Dinyatakan Ditutup
Pemerintahan | 08 Oct 2026
21 Oct 2026
Penulis: PPID Kabupaten Lima Puluh Kota
15 Kali
Berita ini dibaca
0 Kali
Berita ini dibagikan
DARI DIGITALISASI NAGARI HINGGA MEDIA SOSIAL,
PEMKAB LIMA PULUH KOTA PAPARKAN STRATEGI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
PPID Kabupaten Lima
Puluh Kota, Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota memaparkan komitmen, inovasi, dan strategi
peningkatan keterbukaan informasi publik dalam kegiatan Presentasi Badan Publik
pada Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026,
Selasa (20/10/2026), bertempat di Aula Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
Presentasi disampaikan oleh Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota di hadapan tim
panelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, didampingi Kepala Bidang
Statistik dan Pelayanan Informasi Publik. Dalam paparannya, Fery Chofa menyampaikan berbagai upaya yang
telah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi publik, mulai dari penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID), dukungan anggaran, pengembangan inovasi,
hingga strategi peningkatan akses informasi bagi masyarakat.
Sejumlah inovasi turut disampaikan, di
antaranya kerja sama digitalisasi nagari bersama Perkumpulan Desa Digital Terbuka.
Selanjutnya pembenahan website PPID yang
lebih mudah diakses serta optimalisasi media sosial dengan konten edukatif yang
sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah membentuk PPID sejak tahun 2017 sebagai langkah awal dalam membangun sistem pelayanan informasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui keikutsertaan dalam E-Monev
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
berharap dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif. Hasil evaluasi ini juga menjadi bahan perbaikan
berkelanjutan untuk mendorong pelayanan informasi publik yang semakin
berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintahan | 08 Oct 2026
Pemerintahan | 01 Oct 2026
Pemerintahan | 11 Sep 2026
Pemerintahan | 09 Sep 2026
Pemerintahan | 31 Aug 2026