Lima Puluh Kota, Diskominfo - Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti upacara secara virtual tentang Peringatan Hari HAM Sedunia ke 72 di Aula Dinas Kominfo, Ibuh Payakumbuh, Senin (14/12/2020).
Upacara secara virtual dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Kepala Bappelitbang, Kepala Dispendikbud, Kepala Dinkes, Kepala DPPKBP3A, Kepala Dinas Perinnaker, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Dukcapil, dan Kabag Hukum.
Tema yang diusung tahun ini adalah "Recover Better - Stand Up for Human Rights". Di tengah pandemi saat ini, tentunya terjadi krisis ekonomi dan diskriminasi yang memperburuk kondisi masyarakat secara global, terlebih dalam kaitannya terhadap hak asasi manusia. Melalui peringatan hari HAM sedunia yang ke 72 ini ditegaskan kembali pentingnya Hak Asasi Manusia melalui solidaritas, peduli sesama dan rasa kemanusiaan yang diharapkan akan memulihkan kondisi saat ini kearah yang lebih baik.
Pada peringatan hari HAM kali ini, Kabupaten Lima Puluh Kota menerima penghargaan dalam kategori Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diserahkan secara virtual. Selain itu, juga diberikan penghargaan kepada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dalam kategori pelayanan publik berbasis HAM.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemerdekaan berarti setiap orang memiliki hak yang sama. Posisi Dewan Keamanan dan Dewan HAM di PBB sangat penting. Setiap warga negara mesti adil dalam menerima sumber daya ekonomi dan tegas dalam toleransi dalam perbedaan penduduk.
"Hari ini kita bahu membahu dalam solidaritas kebangsaan memperkuat nilai dasar kemanusiaan, hingga mampu melewati batas perbedaan individu. Covid-19 merupakan cobaan sekaligus peluang untuk memupuk nilai kemerdekaan", tutur Ahmad Taufan.
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M., secara virtual menyampaikan bahwa demokrasi tidak boleh menjadi penghalang dalam mengatasi pandemi. Selama pandemi, Indonesia menerima pengungsi tragedi kemanusiaan rohingya yang terapung di laut. Indonesia juga melakukan diplomasi dalam penyaluran vaksin secara adil ke semua negara. Kemenlu bersama Kemenkumham menjalankan rencana strategis bisnis dalam penegakan HAM. Indonesia akan menjadikan HAM sebagai fokus politik luar negeri di regional hingga global.
Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. menyampaikan bahwa pemerintah sudah sangat serius dalam penegakan HAM, buktinya internasional telah mengapresiasi dan memberi kepercayaan bahwa Indonesia mampu berkontribusi dan menjadi role model dalam penegakan HAM. Rencana aksi nasional penegakan HAM (Ranham) tidak pernah terputus sejak 1958 di bidang kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak. Selanjutnya untuk mendorong pelayanan publik berbasis HAM, Kemenkumham akan membentuk berbagai posko pengaduan HAM.
"Demokrasi yang aman, adil dan bermartabat di tengah pandemi menunjukkan semangat kita menjadi negara yang beradab, tangguh dan maju.", ucap Yasonna.
Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang pemenuhan HAM sebagai hak ekonomi, sosial dan budaya tidak boleh terabaikan. Pembangunan infrastruktur menjadi prasarana dalam pemenuhan hak mobilitas, pangan, kesehatan dan stabilitas bahan bakar. Terhadap isu dan permasalahan kebebasan beribadah di beberapa daerah, diharapkan aparat keamanan dapat menyikapinya lebih responsif.
