Lima Puluh Kota, Diskominfo - Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan video conference dalam rapat koordinasi kebutuhan daerah terkait covid-19 bersama Kemendagri di Aula Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang, Payakumbuh, Selasa, (07/04/2020)
Dalam video conference Bupati Irfendi Arbi didampingi Sekda, Forkopimda dan Kepala OPD, sedangkan ditempat terpisah Kementerian dan 497 Pemda se-Indonesia tehubung pada vidcon ini.
Menteri Dalam Negeri, Jendral Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi yang diawali dengan identifikasi kebutuhan industri setiap daerah dan barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19, terutama masker, APD, dan sanitizer. Kemudian dilakukan perekapan daerah yang memproduksi barang-barang tersebut
"Ini merupakan peluang bisnis, agar ekonomi kita tidak terlalu jatuh dengan menghidupkan UMKM.", ucap Mendagri.
Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa untuk dunia usaha telah dikeluarkan kebijakan, terutama di bidang manufaktur. Paling menarik, dana 150 T untuk recovery pasca covid. Data jenis industri yang terdampak berat, sedang , dan ringan akibat covid-19.
"Industri yang memiliki demand atau permintaan tertinggi, kami tetap mempersiapkan regulasi yang bisa membantu industri ini. Dimohon kepada Kepala Daerah bisa memberikan keleluasaan kepada industri yang kesusahan tetapi masih tetap ingin melanjutkan proses produksi.", ucap Menperin.
"Karena terdapat kasus penghentian produksi dengan alasan sosisal distancing, tidak semua daerah mampu memenuhi industri masing-masing, sehingga industri yang terhenti dapat mengganggu sistem nasional, dimohon Pemda mengizinkan industri terus berjalan.", tambah Mendagri
Selanjutnya Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto menyampaika surat edaran kepada Kepala Daerah tentang mengatur jam kerja pasar kebutuhan rakyat sesuai kondisi masing-masing daerah juga mengenai kebijakan penolakan impor alat kesehatan dan meningkatkan impor bahan baku, serta stimulus bagi importir.
Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan BLT akan disalurkan melalui PT. POS. Untuk 3 bulan listrik 450 wattt gratis, 900 watt 50 persen. Dan akan dipastikan beras cukup. Namun APD tidak bisa dihasilkan BUMN, tetapi untuk masker bisa dihasilkan BUMN.
Menteri Pertanian juga menyampaikan bahwa persoalan ini membutuhkan kekompakan kita dan tanggung jawab pemerintah. Ketersediaan dan produksi dan rencana impor komoditas beras, jagung, bawang merah, daging, minyak, dan telur akanmampu memenuhi kebutuhan nasional dan cukup sampai Agustus.
"Tidak boleh ada pemblokiran jalan antar daerah dalam distribusi pangan.", ungkap Mendag.
Menteri Ketengaakerjaan menyebut Balai Latihan Kerja yang ada di seluruh Indonesia mampu membuat masker 2 juta perbulan,
hand sanitizer dapat dihasilkan sebanyak 8500 liter dengan hanya oleh 8 BLK, dan 7 BLk Pemerintah Pusat mampu menghasilkan 9800 APD perbulan.
"Kami siap berkoordinasi dengan pemda menyediakan sarana prasarana. Namun pelatihan di BLK saat ini terhalangi oleh sosial distancing.", ucap Menaker
Kepala Badan Penanaman Modal menyampaikan bahwa izin akan selesai dalam 1 hari, sehingga pabrik akan diizinkan memproduksi APD. Tetapi sangat penting menggunakan bahan yang memenuhi syarat kesehatan. Pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini akan sulit, berbeda dari triwulan sebelumnya yang naik 5 persen dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2019.
"Masalah pada bidang kelautan saat ini cukup berat karena tidak ada permintaan ikan dan juga penjualan ikan, sehingga nelayan mengalami kerugian besar.", ungkap Kementerian Kelautan.
