Berita Terkini

PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI LIMAPULUH KOTA TERHADAP TIGA RANPERDA

Post Title

Sarilamak-. Penyampaian Nota  Bupati Tentang  Tiga Ranperda,  Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Deni Asra, S.Si dan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi beserta dengan segenap anggota DPRD dan angota Forkopimda,  kepala OPD dan para wartawan dilingkungan Pemda Limapuluh Kota yang dinyatakan terbuka untuk umum. Bertempat di aula Kantor DPRD Limapuluh Kota, Senin (08/07).

 

Dalam sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota menyampaiakan beberapa materi pokok dari tiga Ranperda

1.Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda no 7 tahun 2009 tentang penyelengaraan administrasi kependudukan

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi mengatakan, “ administrasi kependudukan sebagai suatu sistim bagi penduduk dalam pelayanan public serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif, di sisi lain administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayan public dan pembangunan seKtor lain.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pengakuan terhadap penenetuan status, pribadi dan status hokum, atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, dilakukan melalui pendataan penyelenggaraan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan system informasi administrasi yang merupakan urusan wajib, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khusus terhadap penerbitan dokumen kependudukan tidak lagi dipungut biaya, untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan/perubahan terhadap perda no 7 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan” jelas Irfendi Arbi.

 

2.Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta non kebakaran

“ ancaman bahaya kebakaran dan non kebakaran merupakan suatu bahaya yang membawa dampak akibat yang luas, baik terhadap jiwa maupun harta benda yang secara langsung dan tidak langsung akan merugikan masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya dimaksud merupakan implementasi pancadarma atau lima pengabdian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas yang memiliki urusan di bidang kebakaran.

 

Dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada bertambahnya wilayah pemukiman/hunian, tentu saja akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap munculnya bahaya kebakaran dan non kebakaran, di sisi lain tingkat pemahaman masyarakat terhadap keamanan lingkungan yang berdampak pada musibah kebakaran dan non kebakaran masih rendah, untuk itu perlu adanya pengaturan dalam bentuk kebijakan daerah untuk memberikan pedoman kepada masyarakat atau stakeholder lainnyadalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran.

 

Dalam kebijakan ini secara umum dimuat bagaimana upaya kita secara bersama untuk melakukan pencegahan lebih optimal dan terkoordinasi supaya ancaman bahaya kebakaran dan non kebakaran dapat diminimalisir, di sisi lain peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran untuk lebih ditingkatkan” himbau Bupati Limapuluh Kota tersebut.

 

3. Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah

 “ pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian , pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dan taat azas serta taat ketentuan peraturan perundang undangan sehingga kemakmuran rakyat dan pembangunan yang berkeadilan yang merupakan cita cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi dan pancasila dapat diwujudkan.

 Mengingat pentingnyapengelolaan barang milik daerah, maka perlu adanya pengaturan pengelolaan barang milik daerah secara komprehensif, terpadu dan rigid, sebagai bentuk komitmen pengelolaan barang milik daerah yang professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam praktek penyelengaraan pemerintahan, selama ini di Kabupaten Limapuluh Kota telah menerapkan beberapa peraturan berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah , namun sesuai dengan berkembangnya peraturan perundang undangan tingkat pusat yang mengatur tentang barang milik daerah ini maka peraturan yang telah ada tersebut tidak lagi mampu mengakomodir hal hal ayng diamanatkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Perubahan pengaturan dalam pengelolaan barang milik daerah pada prinsipnya sangat diperlukan agar pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan selama ini dapat menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri no 19 tahun 2016, sehingga pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntanbilitas, dan berkepastian nilai dapat diwujudkan ‘’ tutup Irfedi Arbi.

 

( repost by https://setwan.limapuluhkotakab.go.id/ )




Berita Terkini


Agenda



Polling

Bagaimana Pendapat Anda Mengenai Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini?
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Buruk
Sangat Buruk

LIHAT